Arahan RUU PDP: Fintech Wajib Melapor Apabila Ada Kebocoran Data

Jakarta, Selular. ID   – Pemerintah berhubungan DPR RI tengah berupaya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pelestarian Data Pribadi (PDP), yang akan mengatur dan membangun tata kelola data pribadi menjadi lebih tertib.

Dalam RUU PDP semua pihak yang memegang petunjuk akan dimintai pertanggung jawaba tempat pengelolaannya, tak terkecuali fintech yang dalam pasar 40 RUU PDP diberi kewajiban untuk menyamapaikan pemberitahuan bila data pengguna mengalami kebocoran.

Dalam acara FinTech Talk yang dihelat secara maya, Mariam F. Barata selaku Direktur Tata Kelola Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjelaskan apabila terjadi kebocoran dari pengurus, “maka ada kewajiban memberikan pemberitahuan pada pemilik data pribadi, & melaporkan pada Kementerian Kominfo maupun kepada masyarakat (pengguna jasa), ” jelas, Mariam.

Mengaji juga:   Progress RUU PDP, Barhasil Rampungkan Pembahasan Hingga 12 DIM

Pemberitahuan itu disampaikan secara tertulis paling lemah 3 hari, atau 3 X 24 jam, baik kepada menteri yang bersangkutan, yakni Menkominfo, & pemilik data pribadi. “Adapun pemberitahuan harus meliputi apa saja bukti pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan bagaimana upaya penanganan hingga pemulihan atas terungkapnya data pribadi sebab pengendali, ” paparnya.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Juni 2020, Penasihat Tata Kelola Ditjen Aptika membuktikan total transaksi fintech peer to peer lending (P2P lending) senilai Rp2, 1 triliun dengan total peminjam sebanyak 25, 7 juta akun.

“Penggunaan fintech sendiri lebih banyak digemari sebab kaum milenial dengan usia 19-34 tahun baik dari kalangan borrower (peminjam) maupun lender (pemberi pinjaman), karena lebih melek teknologi. Peristiwa ini menyebabkan terjadi pertukaran bukti pribadi dalam setiap kegiatan semakin dinamis, ” tuturnya.

Baca juga:   RUU PDP Dikebut, Tapi Ruang Pendidikan Berbasis Kurikulum Siber Belum Menjadi Pengutamaan?

Mariam menegaskan RUU PDP merupakan wujud kehadiran negeri sesuai amanat konstitusi untuk menganjurkan perlindungan data pribadi bagi warga negara. “UU PDP merupakan perkakas hukum negara yang perlu cepat hadir jika Indonesia ingin berdaulat terhadap data. RUU ini diperlukan untuk melindungi di manapun bahan itu berada, siapapun yang menyimpan mereka harus tunduk kepada UU ini, ” ujarnya

Keberadaan RUU itu kian memiliki urgensi seiring dengan meningkatnya urusan kebocoran data pribadi. Salah satu penyebab, kebocoran data pribadi taat Mariam karena minimnya pengawasan di tengah pertukaran data yang semakin mudah.

Pengendali petunjuk pribadi (penyedia jasa) juga harus memberikan informasi tersebut kepada masyarakat, yang mungkin akan mengganggu penyajian publik atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat.

“Jadi RUU PDP ini mengatur tentang aturan dasar perlindungan data awak. Dan ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan pengumpulan data karakter dan antisipasi terhadap pengembangan teknologi, ” ungkapnya.

Membaca juga:   RUU PDP Idealnya Dibarengi Oleh Bangkitnya Industri Digital Lokal

Dalam rencana aturan soal perlindungan data tersebut, nantinya akan ada petugas dengan melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi atau yang disebut dengan Data Protection Officer (DPO). “Mereka nantinya hendak melakukan pengawasan, menjadi penasehat, serta menjadi koordinator dalam pelaporan kebocoran data (data breach), ” tuturnya.

Mengakhiri pemaparannya, Penasihat Mariam berharap pembahasan mengenai RUU PDP bisa segera dilakukan. “Mudah-mudahan kita dapat membahas secara cepat hingga RUU data pribadi tarikh 2020 ini bisa tercapai (segera rampung), ” tandasnya.