China Kian Keras Larang Transaksi Kripto, Bos Indodax: Dampaknya Hanya Jangka Pendek Â

Jakarta, Selular. ID – Harga mayoritas kekayaan kripto kembali terganggu akibat pernyataan dari Bank Pokok Negara Republik Rakyat Tiongkok yang mengumumkan perlawanan kerasnya terhadap industri kripto, mematok menyebabkan aksi jual massal pun terjadi kembali.

Melansir pernyataan sah dari perwakilan bank sentral negara yang berjuluk bidai bambu tersebut, “transaksi kripto adalah transaksi yang gelap karena bersifat spekulatif serta dianggap rawan dimanfaatkan untuk tindakan pencucian uang”.

Merespon hal tersebut, CEO Indodax, Oscar Darmawan menyatakan bahwa meskipun pelarangan tersebut sempat membuat nilai bitcoin dan aset kripto lainnya jatuh, nyatanya olahragawan dan minat masyarakat dunia (tidak hanya di Indonesia) sampai saat ini malah semakin banyak, terlebih saat masa pandemi seperti tersebut. Sehingga, pemberitaan ini harusnya tidak menjadi sebuah kewaswasan besar untuk para investor.

“Investor tak perlu was-was. Menurut aku, pengumuman ini hanya bakal berdampak jangka pendek sebab aksi market jual yang sifatnya memang hanya sementara. Namun secara jangka panjang tidak akan berdampak. Kami beri contoh. Pada 1 Januari 2021, harga Bitcoin menyentuh US$29. 576 bohlam koin atau setara Rp 422 jutaan dengan kurs dollar hari ini. Coba lihat sekarang. Harga Bitcoin sudah menyentuh di angka US$43, 942 per koin atau setara Rp 626 jutaan dengan kurs dollar hari ini”, ungkap Oscar kepada selular , melalui keteranganya, Senin (27/9).

Oscar menjelaskan, bahwa pernyataan People’s Bank of China   atau bank sentral negara Republik Rakyat Tiongkok tersebut mengenai pelarangan transaksi kripto bukanlah hal yang pertama. Pada awal tahun 2021, pemerintahan negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut mengumumkan akan menangani tegas seluruh aktivitas penambangan kripto.

Pra tahun 2021, Bitcoin semenjak 2013 akhir memang telah dilarang di Tiongkok. Di dalam 2017, pemerintahan Tiongkok sudah menutup bursa kripto lokal. Kemudian di Juli 2018, People’s Bank of China mengatakan ada sekitar 80 platform perdagangan kripto dan Initial Coin Offering dengan ditutup. Dan di tahun 2019, People’s Bank of China mengeluarkan pernyataan hendak memblokir akses ke semua bursa kripto domestik serta asing serta situs web Initial Coin Offering

Kabar tersebut, disusul oleh pernyataan grup pabrik keuangan negara Tiongkok pada Mei 2021 yaitu Koalisi Keuangan Internet Nasional Tiongkok, Asosiasi Perbankan Tiongkok, & Asosiasi Pembayaran dan Kliring Tiongkok yang resmi melarang segala perdagangan kripto.

“Pernyataan aturan dibanding bank sentral negara Republik Rakyat Tiongkok tentang pelarangan transaksi kripto ini bukanlah hal baru dan patuh saya, pernyataan kemarin hanyalah sekadar pengingat. Menilik kurang waktu ke belakang, pembatasan oleh pemerintah Tiongkok terhadap kripto bukan pertama kalinya dikeluarkan, ”, kata Oscar.

Yang menetapkan digaris bawahi, Tiongkok benar satu nya negara yang sangat keras terkait pembicaraan kripto. Namun banyak negeri lain yang justru menolong pertumbuhan aset kripto termasuk Indonesia. Indonesia yang  memperbolehkan aset kripto menjadi suatu komoditas dan sudah formal diatur dibawah BAPPEBTI.

“Ekosistem Tiongkok dirancang tertutup termasuk internet. Tiongkok memblokir Youtube, WhatsApp, Facebook, Google dan menciptakan layanannya sendiri namun keempat servis tersebut toh tetap berjaya sampai saat ini. Perkara kripto, nyatanya masih ada negara lainnya yang mendukung pertumbuhan kripto seperti El Salvador yang baru-baru itu melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran, Honduras dan Guatemala yang sedang melirik pelegalan bitcoin sebagai alat pembayaran, parlemen Ukraina yang telah mensahkan rancangan undang-undang dengan melegalkan dan mengatur aktiva kripto, JP Morgan & Bank of America yang mendukung kripto, serta Paypal yang sudah berekspansi ke Inggris Raya untuk menyediakan layanan jual beli kripto”, jelas Oscar.

Hal yang cukup istimewa mengenai transaksi aset kripto adalah, selama ada jaringan internet investor bisa mengemasi aset kriptonya sendiri. Tidak hanya secara daring, investor pun bisa menyimpan aset kripto secara luring pada dalam USB flashdrive. Secara hal unik seperti tersebut, tentu ini menjadi kejadian yang cukup sulit andaikata suatu pihak menghalangi pribadi untuk memiliki aset kripto.

“Saya sendiri masih optimis terhadap kripto dan bitcoin. Karena apa? Negara negara lain termasuk ‘negara barat’ mendukung inovasi ini. Berita dari Tiongkok hanya berita usang sejak tahun 2013 dan tidak merupakan sesuatu yang baru”, tutup Oscar.