Menilai Kebijakan Network Sharing dan Frequency Sharing dalam Persiapan 5G

Jakarta, Selular. ID – Di tengah ketidakpastian politik dan prospek ekonomi yang tak menentu akibat pandemi COVID-19, sektor telekomunikasi terbukti menjadi dunia yang esensial bagi perekonomian nasional. Pembangunan jaringan 4G yang merata ke seluruh wilayah Indonesia, menjadikan infrastruktur data menjadi penting pada dunia yang semakin terhubung.

Hal ini menjadi pangkal berharga saat Indonesia kelak menjadikan layanan 5G. Pemerintah sendiri menuangkan peraturan dalam UU Cipta Kegiatan mengenai network sharing   dan  frequency sharing yang didedikasikan khusus untuk penyelenggaraan 5G.

Dian Saswarini selaku Penasihat Utama XL Axiata menilai kebijakan network sharing serta frequency sharing sanggup memangkas investasi 5G yang pas menelan biaya. Hal itu disampaikan melalui sesi diskusi Selular Digital Telco Outlook bertajuk “Kebijakan Network Sharing dan Frequency Sharing dalam UU Cipta Kerja, Jembatan Menuju 5G? ” , Selasa (15/12).

“Kita harus pintar-pintar bagaimana mengimplementasikan teknologi 5G ini sementara kebutuhan buat investasi itu bisa dijaga seekonomis mungkin yang salah satunya bisa didapat dengan network atau frequency sharing, ” ujarnya.

Konsep network sharing dijelaskan Dian menguatkan operator untuk berbagi infrastuktur jalan pasif maupun aktif. Sehingga, sanggup mengurangi beban operator dalam logistik jaringan.

“Sharing infrastruktur pasif dapat membantu mengurangi bagasi operator dalam pengadaan jaringan, tetapi kalo Kita lihat penghematannya itu di infrastruktur aktif, ” benar Dian.

Sementara tersebut senada dengan Dian, Nonot Harsono selaku Kabid Infrastruktur Mastel melegalkan keberadaan jaringan telekomunikasi memang setimpal jika saling sharing, termasuk di dalam urusan spektrum. Kendati demikian, Dia menyampaikan bahwa perlu adanya regulator yang mengatur regulasi usaha.

Baca juga:   Pemerintah Dorong Operator Untuk Terus Konsolidasi

“Penggabungan spektrum tersebut akan mengarah kepada penggabungan jaringan, yang asalnya 5 atau 6 milik masing-masing operator pada zaman nanti digabungkan bisa jadi hanya 2 saja, meskipun yang memanfaatkannya ada 6 pihak. ” Jelasnya.

Dalam hal ini, Nonot menyebut peran Pemerintah sangatlah penting demi menghindari terjadinya monopoli. Kemudian, peranan lainnya juga disinggung oleh Muhammad Arif selaku Pemimpin Umum APJATEL, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur.

“Beberapa berharap Pemerintah pusat dan negeri daerah (pemda) menfasilitasi kemudahan infrastruktur, kemudian juga bisa menyediakan infrastruktur, ” tandasnya.