Pembangunan Telekomunikasi Daerah 3T Butuh Derma Jumbo

Jakarta, Selular. ID – Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementrian Hubungan dan Informatika segera mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi. Presiden berharap supaya jangan sampai jaringan telekomunikasi dengan dibangun pemerintah memiliki utilisasi yang rendah.

perintah Presiden ini menyusul masih banyaknya kawasan di Indonesia yang belum menikmati layanan telekomunikasi. Setidaknya 12. 500 desa belum menikmati layanan telekomunikasi. Padahal sebelumnya Menkominfo Rudiantara meminta dengan selesainya pembangunan Palapa Gelang-gelang oleh BAKTI, seluruh masyarakat Indonesia sudah bisa menikmati layanan telekomunikasi. Termasuk broadband internet.

Uchok Sky Khadafi, Direktur Manajer Center for Budget Analysis (CBA) mengapresiasi permintaan Presiden agar Kemenkominfo segera mempercepat perluasan dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Namun Uchok mengingatkan bila tujuannya hanya membangun infrastruktur telekomunikasi saja, kemungkinan proyek tersebut hendak gagal. Ini dikarenakan infrastruktur telekomunikasi tak berdiri sendiri. Infrastruktur telekomunikasi harus didukung dengan ketersediaan jaringan listrik serta kesiapan gadget di sisi masyarakat yang akan memanfaatkannya.

Uchok mengharapkan agar sebelum infrastruktur telekomunikasi dibangun pada daerah terpencil, presiden harus terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur dasar sesuai listrik. Sejatinya kendala utama pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah terasing adalah ketiadaan jaringan listrik.

Saat ini untuk menyerahkan layanan listrik di daerah terpencil harus menggunakan diesel berbahan menjilat solar. Harga solar di kawasan terpencil mahal sekali. Belum teristimewa besarnya ongkos untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi pada daerah terpencil.

“Jika pemerintah tidak menyediakan jaringan listrik bisa dipastikan nasib proyek pembangunan jaringan telekomunikasi akan mangkrak. Kita punya pengalaman MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) yang tak berjalan. Apakah proyek yang batal tersebut akan diulangi oleh pemerintah? Presiden harus sadar akan tantangan tersebut, ” terang Uchok.

Jika infrastruktur listrik sudah tersedia, baru dapat dibangun jaringan telekomunikasi. Uchok meminta agar pengutamaan pembangunan untuk akses jaringan telekomunikasi dapat mengoptimalkan penggunaan Palapa Ring yang telah dibangun pemerintah. Sebab saat ini utilisasi Palapa Ring masih terbilang rendah.

“Jika memang tak memungkinkan secara Palapa Ring, dapat dipertimbangkan menggunakan Satelit. Dengan geografis Indonesia yang menantang, memang kita masih memerlukan satelit. Untuk dapat melayani umum di daerah 3T pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang dan mencari alternatif yang paling ekonomis. Apakah memiliki satelit sendiri atau dapat menyewa, ” terang Uchok.

Pengadaan satelit WIRA oleh Kemenkominfo melalui BAKTI senilai Rp21 triliun (space segment) dan penyediaan ground segment yang secara total diperkirakan lebih dari Rp80 triliun dinilai Uchok terlalu garib dan berpotensi memberatkan keuangan negeri.

Beban ini tak hanya untuk satu tahun, namun multi years selama 15 tahun sesuai umur satelit tersebut. Pokok yang akan disasar adalah daerah yang trafik komunikasinya rendah serta revenuenya juga terbatas serta tidak menguntungkan secara bisnis.

“Karena daerah 3T merupakan daerah yang tidak menguntungkan jadi seharusnya pemerintah mencari satelit yang lebih murah. Jika ada teknologi telekomunikasi lain yang lebih murah sebab satelit, mungkin pemerintah dapat memikirkan itu. Jika ada skema kontrak dan tidak perlu membayar availability payment yang memberatkan setiap tarikh, maka perlu dipertimbangkan. Jangan datang karena satelitnya mahal nantinya dengan akan terbebani adalah masyarakat dalam daerah tersebut. Jangan sampai operasional penyelenggaraan telekomunikasi di daerah 3T nantinya akan menguras APBN, ” terang Uchok.

“Kita perlu belajar dari pengalaman getir di Palapa Ring. Digadang-gadang akan membuat masyarakat dari Sabang datang Merauke terhubung ke internet ternyata hanya pembangunan link backbone dengan ujung-ujungnya disewakan secara wholesale sebab BAKTI ke para operator telekomunikasi. Utilisasinya pun sangat rendah serta jaringannya tidak sampai ke maysarakat. Akibatnya hanya sebagian kecil klub dapat menikmati layanan internet. Tetapi, disisi lain APBN tetap terkuras tiap tahunnya untuk membayar availability payment Palapa Ring. Ini betul merugikan negara, ” tegas Ucok.

Merza Fachys, Pengantara Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI)  mengatakan, investasi BTS dan pembangunan menara antena di daerah yang infrastrkturnya sudah tersedia menelan dana minimal Rp1 miliar. Nilai investasi pembangunan tersebut akan melonjak hingga 3x lipat jika Menara dan BTS tersebut dibangun di daerah terpencil (daerah USO) yang memiliki geografis yang menantang. Minimal dana yang dibutuhkan untuk investasi awal BTS pada 12. 500 desa mencapai hamper Rp 40 triliun. Dalam status real di lapangan, jumlah dengan diperlukan bisa saja membengkak.

“Kalau melihat dari gambar profil BAKTI yang membangun BTS di daerah terpencil menggunakan helikopter, maka biaya yang dikeluarkan mungkin bisa melonjak 3x lipat. Imbalan tersebut belum termasuk biaya operasional dan biaya transmisi. Jika ada fiber optic, maka biaya gigi masih terjangkau. Kalau pakai satelit dan harus mengirim BBM untuk genset ke daerah terpencil maka biaya operasional juga akan agung, ” ujar Merza.

Untuk dapat menikmati layanan broadband, minimal bandwidth yang dibutuhkan untuk transmisi mencapai 6 Mbps. Makna untuk setiap mega bandwidth mencuaikan satelit dibutuhkan biaya Rp 30 juta. Jadi minimal biaya gigi satelit yang harus dikeluarkan dalam daerah terpencil mencapai Rp180 juta.

Selain bandwidth menggunakan satelit yang mahal, pengadaan BBM untuk BTS USO diperkirakan serupa mahal. Di wilayah yang tak menantang, pembelian BBM dan pembelaan BTS yang dikeluarkan operator telekomunikasi minimal Rp 30 juta. Kalau di daerah USO atau terpencil dengan geografis yang menantang maka biaya perawatan dan BBM pula akan membengkak.

Kos operasional berupa sewa bandwidth, BBM, dan maintenance tersebut jika diperkirakan bisa lebih dari Rp250 juta per bulan. Padahal pendapatan bagi BTS di daerah USO cuma Rp7 juta hingga Rp15 juta perbulan. Sehingga ketika ingin mendirikan 12. 500 desa mendapatkan layanan broadband, pemerintah harus sadar buat mengalokasikan kocek untuk operasional BTS USO lebih dari Rp3 triliun perbulan.

Pemerintah tentu harus berhati-hati dalam mengeluarkan simpanan invetasi Rp40 triliun serta derma operasional Rp3 triliun per bulan. Untuk memastikan tidak ada kebocoran dana, Ucok menyarankan agar apparat penegak hukum seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan dilibatkan sejak daripada awal dalam mengawal proyek ini.

Terakhir, pemerintah pula perlu mempertimbangkan subsidi pengadaan gadget berupa smartphone, tablet, laptop, dan/atau desktop bagi masyarakat mengkases internet. Karena keterbatasan ekonomi, hanya beberapa kecil masyarakat di 12. 500 desa yang mempunyai dan/atau memiliki akses ke gadget tersebut. Tanpa gadget, bisa dipastikan keberadaan jaringan telekomunikasi yang mahal tidak akan berdampak signifikan bagi masyarakat tersebut.