Respon Amandemen UU Perlindungan Petunjuk di Hong Kong, Dikecam Raksasa Teknologi ASÂ

Jakarta, Selular. ID – Raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS)seperti Google, Facebook hingga Twitter ancam bahan mencabut diri dari Hong Kong jika mereka tetap melanggengkan amandemen undang-undang perlindungan data dan privasi.

Ancaman itu merata dalam surat yang dikirim oleh Asia Internet Coalition (AIC), yang dimana di amandemen tersebut bakal mencantumkan sanksi berat terhadap perusahaan apabila didapati aksi doxing atau kegiatan membongkar & menyebarkan informasi pribadi seseorang secara daring.

Baca juga:   Walaupun Mandek, Kominfo Tetap Berkomitmen Menyelesaikan Segera RUU PDP

Para rakasasa teknologi tersebut khawatir jikalau kedepan ada ancaman norma terhadap staf mereka pada sana, atau menghadapi penyelidikan secara criminal. “Satu-satunya cara untuk menghindari sanksi tersebut bagi perusahan teknologi merupakan dengan tidak menyediakan layanan yang kita miliki dalam Hong Kong, ” tulis AIC dalam surat itu.

Dalam tulisan tersebut juga mengecam metode amandemen UU PDP cara Hong Kong tersebut, dan dinilai sangat tidak proposional dan dapat membungkam kemandirian berbicara.

Tulisan ini juga menimbulkan pertanyaan baru, seperti apa kadar karyawan perusahaan teknologi AS di Hong Kong. Berdasarkan laporan, Google, Facebook serta Twitter mempertahankan ratusan stafnya di negara tesebut, yang semuanya dapat berisiko di bawah undang-undang baru. Amazon, Apple, Yahoo dan Rakuten juga merupakan anggota daripada Asia Internet Coalition AIC.

Baca selalu:   Pembahasan RUU PDP Mandek!

Sekedar informasi amandemen ini sebelumnya sudah dicanangkan sejak lama, dan selalu mendapat tekanan dan cenderung terus menyusun mengikuti kebebasan sipil pada Hong Kong, karena negeri pusat China berusaha buat memberikan lebih banyak buah atas politik kota.

Tahun lalu, pengesahan undang-undang keamanan baru membuat Google, Facebook, dan Twitter menghentikan semua permintaan penerapan data. Sementara TikTok yang tidak beroperasi di China telah menghentikan operasinya pada Hong Kong sepenuhnya.